Muaro Jambi – DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan berlangsung pada Selasa (14/7/2026) pukul 12.00 WIB di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Muaro Jambi dan dihadiri Wakil Bupati Muaro Jambi yang mewakili pemerintah daerah.
Rapat tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda sekaligus menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas berbagai pandangan, masukan, kritik, serta pertanyaan yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
Dalam penyampaian jawaban eksekutif, Wakil Bupati Muaro Jambi menegaskan bahwa berbagai masukan yang disampaikan DPRD merupakan bagian dari kemitraan antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Berbagai catatan dari fraksi-fraksi DPRD juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan komitmennya untuk terus menerapkan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.
Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu tahapan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran daerah. Melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, berbagai catatan dan masukan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.
Rapat berlangsung tertib dan diikuti oleh peserta rapat dengan penuh perhatian. Proses pembahasan tersebut mencerminkan adanya koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tahapan pembahasan pertanggungjawaban APBD.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berharap sinergi bersama DPRD dapat terus diperkuat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.
0 Komentar