Muaro Jambi – DPRD Kabupaten Muaro Jambi kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 melalui rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muaro Jambi, Selasa.
Rapat kerja tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda setelah sebelumnya seluruh fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, didampingi Wakil Ketua DPRD Wiranto dan Jurjani. Turut hadir Sekretaris DPRD Muaro Jambi, Edy Salam Mahir, bersama anggota DPRD Muaro Jambi.
Dari unsur eksekutif, hadir Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H. Mahir yang mewakili Bupati Muaro Jambi untuk menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Hadir pula para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, mengatakan rapat kerja tersebut merupakan agenda resmi DPRD untuk mendengarkan jawaban eksekutif atas berbagai masukan, saran, kritik, dan pertanyaan yang sebelumnya disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.
“Agenda rapat kerja hari ini adalah mendengarkan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Tahapan ini merupakan bagian penting dalam proses pembahasan sebelum Ranperda nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujar Aidi Hatta.
Menurutnya, pemandangan umum yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran lembaga legislatif. Karena itu, jawaban dari pihak eksekutif diharapkan dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap berbagai hal yang menjadi perhatian DPRD.
Sementara itu, Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi H. Mahir, menyampaikan jawaban eksekutif terhadap seluruh pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Jawaban tersebut memuat penjelasan, klarifikasi, serta tanggapan pemerintah daerah atas berbagai masukan yang disampaikan dalam pembahasan Ranperda.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah daerah mengevaluasi pelaksanaan program serta penggunaan anggaran selama Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari proses akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Rapat kerja berlangsung tertib dan diikuti secara serius oleh seluruh peserta. Setelah penyampaian jawaban eksekutif, pembahasan Ranperda akan dilanjutkan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan DPRD hingga nantinya memperoleh persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Melalui proses pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat terus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
0 Komentar