Muaro Jambi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Muaro Jambi, Bukit Baling, Senin (27/7/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD Muaro Jambi juga menyetujui empat Ranperda lainnya yang menjadi bagian dari agenda pembahasan regulasi daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., didampingi Wakil Ketua Wiranto dan Jurjani, serta Sekretaris DPRD Edy Salam Mahir. Rapat turut dihadiri unsur pimpinan daerah dan pihak terkait.
Agenda utama rapat meliputi penyampaian pendapat akhir DPRD serta persetujuan dan penandatanganan berita acara kesepakatan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Selain Ranperda pertanggungjawaban APBD, empat Ranperda lainnya juga memperoleh persetujuan DPRD untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persetujuan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari proses pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.
Sementara itu, persetujuan terhadap empat Ranperda lainnya menjadi bagian dari agenda pembentukan regulasi daerah yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyelesaikan agenda pembahasan dan persetujuan sejumlah Ranperda sesuai mekanisme yang berlaku.
Rapat berlangsung hingga seluruh agenda selesai dan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
0 Komentar