Muaro Jambi – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi, Wiranto, turun langsung meninjau lokasi yang menjadi objek pengaduan masyarakat terkait dugaan persoalan lingkungan dan terganggunya aliran sungai di Desa Talang Duku, Kabupaten Muaro Jambi.
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang dituangkan dalam berita acara tertanggal 1 Juli 2026. Berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD Kabupaten Muaro Jambi, disepakati untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi aliran sungai yang diduga mengalami penutupan atau hambatan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat, PT HNI, Perkebunan Atek, DPRD Kabupaten Muaro Jambi, pihak kecamatan, pemerintah desa, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dari hasil peninjauan dan pembahasan bersama, para pihak kemudian menyepakati sejumlah langkah tindak lanjut untuk mengembalikan kelancaran aliran air serta menjaga fungsi hidrologis sungai.
Pertama, saluran sungai yang saat ini menggunakan gorong-gorong (polong) akan diganti dengan box culvert berukuran lebar 6 meter. Sementara untuk ketinggiannya akan dilakukan kajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi struktur tanah dan karakteristik aliran sungai.
Kedua, gorong-gorong besi yang berada di kawasan Sawah Siayu dan Kasrodi Makmur disepakati untuk diturunkan agar tidak menghambat aliran air.
Ketiga, PT HNI menyatakan tidak akan menghalangi masyarakat dalam menjalankan aktivitas rutin yang memanfaatkan akses maupun aliran sungai tersebut.
Keempat, seluruh aliran air yang mengalami hambatan akan dibuka dan diperlancar guna mengembalikan fungsi hidrologis sungai sebagaimana mestinya.
Kelima, seluruh poin kesepakatan tersebut ditargetkan mulai direalisasikan dan diselesaikan paling lambat pada Desember 2026.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Wiranto, menegaskan pentingnya komitmen seluruh pihak untuk menjalankan hasil kesepakatan yang telah dibuat.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan, memperlancar aliran air, mengantisipasi potensi banjir, serta melindungi kepentingan masyarakat yang selama ini bergantung pada aliran sungai sebagai fasilitas publik.
DPRD Kabupaten Muaro Jambi juga akan terus mendorong agar kesepakatan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan target yang telah ditentukan.
0 Komentar