Muaro Jambi – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Muaro Jambi menilai pengelolaan keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan cukup baik. Meski demikian, Fraksi PAN mengingatkan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar tidak cepat berpuas diri dan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Juru Bicara Fraksi PAN, Robinson Sarait, menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi belanja daerah dinilai menunjukkan pelaksanaan anggaran yang berjalan sesuai dengan perencanaan.
“Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan baik,” ujar Robinson saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PAN terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PAN juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai dengan waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Fraksi PAN, penyampaian tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai sebagai perkembangan positif dalam upaya mengoptimalkan penerimaan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah daerah bersama seluruh pihak dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Fraksi PAN memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah. Salah satunya adalah perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja masing-masing OPD.
Evaluasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan semakin efektif, efisien, tepat sasaran, serta memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi menyeluruh penting dilakukan agar pelaksanaan program dan penggunaan anggaran benar-benar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegas Robinson.
Dengan sejumlah apresiasi dan catatan tersebut, Fraksi PAN menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk selanjutnya dibahas sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku di DPRD Kabupaten Muaro Jambi.
0 Komentar