Muaro Jambi – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyoroti kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam Rapat Paripurna, Senin (27/7/2026).
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Usman Halik, saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan empat Ranperda lainnya.
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti dua hal utama, yakni tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta rendahnya realisasi belanja modal.
Usman Halik menyebut SiLPA tahun anggaran 2025 mencapai Rp94,6 miliar. Menurutnya, angka tersebut perlu menjadi perhatian dan diikuti dengan evaluasi terhadap penyerapan anggaran serta kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Tingginya SiLPA Rp94,6 miliar adalah lampu kuning. Artinya serapan anggaran masih lemah dan kinerja OPD harus dievaluasi menyeluruh. Lebih parah lagi, hingga pertengahan 2026 realisasi belanja modal baru 2,86 persen. Ini terlalu lambat. Pemerintah harus segera tancap gas agar pembangunan tidak tertunda dan SiLPA tidak membengkak lagi,” tegas Usman Halik.
Fraksi PDI Perjuangan mencatat realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1,648 triliun atau 99,77 persen. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah tercatat sebesar Rp1,575 triliun atau 94,12 persen.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, selisih antara realisasi pendapatan dan belanja tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait perencanaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan di lapangan.
Selain persoalan serapan anggaran, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mempercepat pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2025, serta memenuhi kebutuhan dasar OPD, termasuk penambahan armada dan personel pemadam kebakaran.
Terhadap empat Ranperda yang turut dibahas, Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan sejumlah catatan.
Di antaranya, pengelolaan BUMDes diminta dilakukan secara profesional dan tidak menjadi ruang kepentingan politik, serta diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi petani dan pelaku UMKM.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap pengembang dalam pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sebesar 35 persen serta memberikan sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
“Kami setuju mengesahkan. Tapi ini adalah cek kosong. Keberhasilan ada di tangan Eksekutif. Kami akan terus mengawasi agar setiap catatan ini benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat Muaro Jambi,” tutup Usman Halik.
0 Komentar