Muaro Jambi – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi memfasilitasi mediasi terkait polemik kepengurusan Koperasi Mitra Bersama Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi.
Mediasi tersebut dilakukan untuk mengurai permasalahan terkait kepengurusan koperasi sekaligus memperjelas dokumen dan proses administrasi yang menjadi dasar legalitas kepengurusan.
Dalam forum tersebut, para pihak menyampaikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan, di antaranya terkait pengunduran diri pengurus, penunjukan Pelaksana Tugas (Plt), serta pelaksanaan musyawarah anggota atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang kemudian menimbulkan perbedaan pemahaman di antara pengurus dan anggota koperasi.
Dalam proses klarifikasi, ditekankan bahwa penyelesaian persoalan harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kapasitas kami adalah merespons dan menindaklanjuti dokumen yang masuk sesuai dengan prosedur. Kami bukan lembaga yang mengesahkan, melainkan memastikan tata aturan dalam pemilihan dan penggantian pengurus dijalankan sesuai mekanismenya,” ujar perwakilan dalam pertemuan tersebut.
Fokus pada Berita Acara dan Keabsahan Dokumen
Polemik kepengurusan mencuat setelah adanya informasi mengenai pemilihan pengurus baru yang disebut berlangsung pada April 2026. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan proses pemilihan dan dokumen kepengurusan.
Dalam surat pemberitahuan tertanggal 24 Juni 2026 yang ditujukan kepada Pj. Kepala Desa Pematang Raman, pengurus Koperasi Mitra Bersama menyatakan bahwa mereka merupakan pengurus yang sah berdasarkan tahapan yang mengacu pada AD/ART koperasi.
Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa pada RAT yang dilaksanakan pada 3 Juni 2026, diketahui masa jabatan ketua koperasi secara ketentuan masih berlangsung hingga 2028. Namun, terdapat kebijakan untuk mengakhiri masa jabatan tersebut pada 25 Desember 2026.
Surat tersebut juga menyebutkan jumlah anggota Koperasi Mitra Bersama sebanyak 365 orang. Sebagian anggota, menurut surat itu, meminta agar proses pemilihan pengurus baru dilaksanakan pada 25 Desember 2026, dengan mengacu pada ketentuan AD/ART yang memberikan hak kepada anggota untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus.
Pengurus koperasi juga menyampaikan keberatan apabila terdapat pihak lain yang mengatasnamakan pengurus Koperasi Mitra Bersama Desa Pematang Raman sebelum proses pergantian pengurus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selanjutnya, DPRD Muaro Jambi bersama pihak terkait melakukan tahapan klarifikasi terhadap para pihak yang terlibat. Hasil klarifikasi dan dokumen yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pembahasan untuk memperoleh kejelasan mengenai kronologi serta administrasi kepengurusan koperasi.
Mediasi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan polemik secara terbuka dan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART koperasi serta ketentuan hukum yang berlaku.
0 Komentar