Muaro Jambi – Jajaran pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Muaro Jambi menyoroti penerbitan dua Surat Keputusan (SK) kepengurusan Koperasi Mitra Bersama, Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, yang diterbitkan pada 2025.
Menurut Komisi II DPRD Muaro Jambi, adanya dua SK kepengurusan tersebut menimbulkan persoalan legalitas yang kemudian berdampak pada perselisihan di internal koperasi.
Permasalahan tersebut bermula ketika kepengurusan lama di bawah kepemimpinan Efendi digantikan oleh Termizi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) akibat adanya persoalan internal.
Masa jabatan Termizi disebut baru akan berakhir pada Juni 2026. Namun, dalam perkembangannya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan dua SK kepengurusan yang berbeda.
Di sisi lain, anggota Koperasi Mitra Bersama juga telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diketuai Yakub. Dalam RAT tersebut, sebanyak 90 anggota menggunakan hak suaranya untuk memilih ketua baru.
Berdasarkan hasil pemungutan suara yang disampaikan panitia, Irwansyah memperoleh 74 suara dan terpilih sebagai ketua baru.
“RAT telah dilaksanakan secara demokratis oleh 90 anggota koperasi, dan saudara Irwansyah terpilih sebagai ketua baru dengan raihan 74 suara,” ujar Ketua Panitia RAT, Yakub.
Komisi II Fasilitasi Mediasi
Anggota Komisi II DPRD Muaro Jambi, Ade Erma, menyayangkan proses penyelesaian persoalan kepengurusan koperasi tersebut. Ia menilai penerbitan dua SK kepengurusan justru memperpanjang polemik di internal Koperasi Mitra Bersama.
Ade Erma juga menyampaikan kritik terhadap respons Kepala Disperindag Muaro Jambi, Riduwan, dalam menangani persoalan tersebut. Ia menyebut adanya dugaan keberpihakan kepada salah satu pihak, namun hal tersebut merupakan tudingan dari pihaknya dan masih menjadi bagian dari polemik yang perlu diklarifikasi.
“Sangat disayangkan Kepala Dinas Perindag tidak merespons permasalahan ini dengan cepat. Langkah mengeluarkan dua SK kepengurusan ini justru memicu konflik di tubuh koperasi,” tegas Ade Erma.
Untuk menyikapi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, Komisi II DPRD Kabupaten Muaro Jambi kemudian memfasilitasi proses mediasi. Pertemuan tersebut dihadiri Ketua, Sekretaris, serta anggota Komisi II DPRD Muaro Jambi bersama pihak-pihak terkait.
Dalam proses mediasi, sejumlah kesepakatan dibahas sebagai upaya mencari jalan keluar atas polemik kepengurusan Koperasi Mitra Bersama.
Salah satu poin kesepakatan menyebutkan bahwa Termizi bersedia mengundurkan diri secara resmi pada Desember 2026.
Kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penyelesaian polemik kepengurusan serta menjaga keberlangsungan kegiatan Koperasi Mitra Bersama di Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.
Penyelesaian persoalan selanjutnya tetap perlu mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0 Komentar